Admin hanya menyebar informasi Untuk informasi kami harap teman IMADIKLUS BENGKULU ada yang bisa membantu

Bukti Formasi CPNS bengkulu (lihat gambar ) Pendidikan luar sekolah 3 formasi pamong

Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

Artikel Terkait:

Pendidikan Luar Sekolah dapat dibedakan menjadi pendidikan keterampilan, pendidikan perluasan wawasan, dan pendidikan keluarga.

Pendidikan Keterampilan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan melaksanakan suatu jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan perluasan wawasan memungkinkan peserta didik memiliki pemikiran yang lebih luas. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama, dan kepercayaan, nilai moral, norma sosial, dan pandangan cara hidup untuk dapat berperan dalam keluarga dan masyarakat.

Artikel Pendidikan Luar Sekolah ini diambil dari buku “Dasar-dasar Kependidikan”, hal: 22, Drs.H.Fuad Ihsan, Penerbit: Rineka Cipta.

Artikel Terkait:

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, penderita buta aksara berjumlah 15,4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%. Setahun kemudian (tahun 2008), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), menyebutkan jumlah penderita buta aksara mencapai 10,1 juta orang. Menurut Depdiknas, tahun 2008 memang ada sedikit penurunan penderita buta aksara sebanyak 1,7 juta orang, jika dibandingkan dengan tahun 2007 (11,8 juta orang). Namun, BPS sendiri belum mengeluarkan data resmi mengenai adanya penurunan penderita buta aksara itu.
Data mutakhir yang dirilis Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas, 2010), angka penderita buta aksara saat ini mencapai 8,4 juta jiwa. Sekitar 65% atau 5,46 juta jiwa di antaranya adalah kaum perempuan dengan usia rata-rata di atas 40 tahun. Menurut Dirjen PNFI, Dr Hamid Muhammad Phd (2010), setiap tahun, 880 ribu anak Indonesia berpotensi buta aksara. Jumlah tersebut berasal dari daerah terpencil sekitar 300 ribu anak, dan 580 ribu atau 1,7% dari 1,29 juta anak-anak SD yang putus sekolah antara kelas 1 dan 3, tutur Dr Hamid Muhammad Phd.
Jika dilihat dari grafik penyebaran penderita buta aksara, perbedaan antara desa dan kota amat mencolok. Di kawasan perkotaan, jumlah penderita buta aksara hanya sekitar 4,9%. Sementara di daerah perdesaan, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 12,2%. Dari grafik penyebaran itu bisa ditarik kesimpulan bahwa sampai saat ini desa masih tetap menjadi penyumbang utama jumlah penderita buta aksara.

Komoditas politik
Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam menyikapi persoalan buta aksara. Sejak tahun 1945 melalui bagian pendidikan masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, pemerintah melakukan gerakan ‘melek’ aksara, yang dikenal dengan nama Pemberantasan Buta Huruf (PBH) atau Kursus ABC. Tahun 1951 pemerintah menyusun rencana Sepuluh Tahun PBH, dengan harapan buta aksara akan selesai dalam jangka waktu 10 tahun. Keadaan itu membuat gerah Presiden Soekarno, dan pada tahun itu juga presiden mengeluarkan komando untuk menuntaskan buta huruf sampai 1964.

Pada 1966, digulirkan kembali PBH fungsional. PBH saat itu dibagi dalam tiga tahapan, yakni PBH permulaan, PBH lanjutan I, dan PBH lanjutan II. Bahan belajar PBH permulaan menggunakan buku kecil Petani Belajar Membaca yang diselesaikan 20-30 hari. Selanjutnya, mulai 1970-an dirintis program Kejar Paket A, yaitu program PBH dengan menggunakan bahan belajar Paket A yang terdiri atas Paket A1 sampai A100. Hingga tahun 1995, program PBH masih terus dilakukan di sembilan provinsi dengan memperbaiki sistem pelatihan, metodologi pembelajaran, dan sistem penyelenggaraannya. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa program PBH yang dilakukan pemerintah dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, belum optimal menekan kenaikan angka penderita buta aksara? Lantas, langkah strategis seperti apa yang efektif untuk menekan laju peningkatan penderita buta aksara?
Jika kita cermati dengan saksama, ketidakberhasilan program PBH yang dilakukan pemerintah dari masa ke masa itu, disebabkan beberapa hal. Pertama, program yang dilakukan tidak pernah tuntas, bahkan sekadar tambal sulam. Itu dapat dilihat dari budaya ganti rezim ganti pula programnya, sehingga menimbulkan diskontinuitas. Kedua, setiap komponen tidak bekerja secara sinergis dan dengan visi yang sama. Akibatnya, program tidak bisa berjalan efektif, karena tidak jelas ujung pangkalnya.
Menurut Paulo Freire (1999), persoalan buta aksara sejatinya bertalian erat dengan aspek politik, pendidikan, dan sistem budaya masyarakat. Meski demikian, aspek politik memiliki pengaruh sangat kuat sekaligus sebagai kunci utama. Itu karena politik lebih sering menjadikan problem buta huruf sebagai komoditas kampanye, yang mampu menarik dukungan rakyat di samping kemiskinan. Sebagai isu yang sensitif, buta huruf akan menutupi kualitas, kredibilitas atau kubu asal calon. Singkatnya, asal mengusung isu atau tema-tema itu, rakyat sudah pasti akan mendukung. Fakta itu dapat kita lihat pada rekam jejak beberapa kandidat capres yang maju pada Pilpres 2009. Mereka juga menggunakan isu buta huruf dan kemiskinan sebagai kendaraan utamanya.

Kembali ke desa
Sebelum generasi mendatang tenggelam dalam kebodohan, dan sebelum bangsa ini semakin tertinggal, buta aksara harus segera dihilangkan. Melalui momentum peringatan Hari Aksara tahun ini, segenap pihak perlu bekerja sama dalam merumuskan strategi dan formula efektif mengentaskan masyarakat dari buta aksara. Strategi ini harus bersifat holistis dan sinergis, antara aspek politik, pendidikan, dan sistem kebudayaan masyarakat. Artinya, selain paralel dengan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan buta aksara juga harus dilaksanakan secara sinergis dengan upaya mendorong kesadaran membangun sektor produktif, misalnya melalui gerakan pembangunan sektor riil.
Strategi demikian, sejatinya memiliki kesesuaian dengan langkah Presiden Yudhoyono, khususnya dalam Inpres No 5 Tahun 2006 lalu. Inpres ini di antaranya berisi pernyataan bahwa pemberantasan buta aksara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan politik (vertikal) dan horizontal, mulai dari presiden, menteri terkait, gubernur, wali kota/bupati, camat, sampai kepala desa. Adapun pendekatan horizontal, dilakukan dengan melibatkan berbagai organisasi kebudayaan, LSM, ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya.
Peran serta organisasi sosial keagamaan, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah dan NU dapat bekerja sama dengan organisasi otonomnya seperti Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dahulu Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Fatayat NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan seterusnya. Program kerjanya dapat dilakukan melalui pimpinan ranting dan pimpinan cabang. Kelompok-kelompok pengajian yang selama ini ada dapat dijadikan modal untuk pendidikan membaca dan menulis. Mereka mudah tergerakkan atau tersadarkan oleh ikatan emosional ormas. Contoh yang dilakukan Muhammadiyah dengan mengadakan Program Keaksaraan Fungsional Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional, di Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain baik di Jawa maupun luar Jawa, adalah salah satu inisiatif yang perlu diperluas dan dikembangkan secara terus-menerus.
Pengaktifan kembali pusat-pusat pembelajaran dan perpustakaan di desa juga penting. Pusat pembelajaran yang dahulu dibina melalui dasawisma sudah saatnya menjadi penyokong sekaligus ujung tombak pemberantasan buta aksara. Perpustakaan desa yang menurut data Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal berjumlah 5.552 sudah saatnya dikembangkan dan ditingkatkan hingga mencapai 70.611 atau seluruh desa di Indonesia. Program ini lebih mempunyai nilai dan makna daripada pemerintah susah payah membuat taman bacaan masyarakat di mal. Selain lebih merakyat, program ‘perpustakaan masuk desa’ dapat mempercepat proses pemberantasan buta aksara.
Dengan semakin meningkatnya tingkat melek huruf di desa, beberapa target Millennium Development Goals (MDGs) akan segera tercapai, yaitu menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan serta mencapai pendidikan dasar secara universal pada 2015. Dengan demikian baik pemerintah maupun masyarakat mempunyai kewajiban yang sama dalam memberantas buta aksara dengan turut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari seluruh anggota masyarakat, penyakit sosial ini akan semakin parah dan akan menelan banyak korban.

Download artikel asli disini

_Sumber

_{http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/20/169493/68/11/Arah-Pendidikan-Buta-Aksara}

Artikel Terkait:

Menurut dia, meskipun program S2 Unpar tersebut terbilang baru, tetapi banyak diminati orang. “Tahun ini saja kami, mencar 25 calon mahasiswa, tetapi yang daftar malah mencapai 52 orang,” katanya.

^Sumber

^{http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/2010/9/20/56699/program-pendidikan-luar-sekolah-diminati}

Artikel Terkait:

1. Kumpulan Skripsi PLS UNNES ^{dicari lewat google jadi update}
2. Kumpulan Skripsi PLS UPI ^{hanya dapat abstrak nya saja tapi lumayan}
3. _{^{Malas carinya itu aja klo dibaca bener pasti udah dapat ispirasi}}
   

Budayakankah komentar karna dengan komentar anda sudah ikut serta dalam buadaya menulis, jangan hanya menyukai

Artikel Terkait:

Teknologi informasi berkembang sangat massif dan pesat. Kemajuan tersebut mengubah secara signifikan cara manusia menjalani kehidupannya, menjadi semakin mudah dan praktis. Manusia dapat mencari informasi apapun yang dibutuhkannya dengan memanfaatkan
internet,mengirimkansuratsecara realtime melalui email.

Bertransaksi secara online, berinteraksi sosial tanpa tatap muka dengan menggunakan situs jejaring sosial. Di bidang pendidikan, kemajuan teknologi informasi juga memberikan kontribusi yang signifikan. Internet berfungsi sebagai “perpustakaan raksasa” yang menyediakan informasi dan pengetahuan di bidang apapun.

Hal itu tentu sangat membantu bagi pelajar dalam meningkatkan keilmuan dan wawasannya. Proses pembelajaran juga dapat dilakukan menggunakan internet, yang biasa disebut dengan e-learning. Pengajar menyediakan bahan pelajaran secara online untuk dipergunakan oleh pelajar.

Proses diskusi dan tanya jawab juga dapat dilakukan online melalui forum ataupun email. Pada pendidikan formal, hal tersebut mungkin sudah biasa dilakukan. Lalu, bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam Pendidikan Non Formal (PNF)?

Hal ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Penulis sebagai salah seorang praktisi di bidang Pendidikan Non Formal (PNF).

Pendidikan Non Formal (PNF)
Pendidikan Non Formal (selanjutnya disingkat menjadi PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan, selain Pendidikan Formal dan Pendidikan Informal. Hal tersebut diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). PNF merupakan jalur di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, seperti Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

PNF sendiri berfungsi sebagai pengganti, penambah ataupun pelengkap dari Pendidikan Formal. Sebagai subtitute Pendidikan Formal, artinya PNF dilaksanakan sebagai pengganti Pendidikan Formal bagi masyarakat yang karena alasan tertentu (seperti biaya pendidikan), sehingga tidak dapat mengikuti Pendidikan Formal. Contohnya KejarPaketAsetaraSD,PaketBsetara SMP dan Paket C setara SMA.

Pemanfaatan TI pada PNF
Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) bagi PNF setidaknya dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu Pertama, edukasi teknologi informasi bagi pendidik, tenaga kependidikan serta warga belajar program PNF. Edukasi tersebut harus dilakukan secara merata, baik bagi tenaga pendidik/ tutor/guru dan tenaga kependidikan, seperti penyelenggara program, serta warga belajar/murid.

Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, penguasaan TI menjadi penting karena mereka adalah tulang punggung pelaksanaan program PNF. Jika ingin memanfaatkan TI pada PNF, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan subyek pelaksana agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Bagi warga belajar/murid, penguasaan TI merupakan cara untuk meningkatkan keilmuan sekaligus menjadi nilai tambah agar mereka lebih kompetitif, tidak kalah denganmuriddariPendidikanFormal. Warga belajaryangmenjadisasaranprosesedukasi adalah peserta program Kelompok Belajar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, juga peserta programprogram keterampilan hidup dan lainnya.

Kedua, penyediaan infrastruktur atau sarana teknologi informasi. Akan sangat baik jika lembaga penyelenggara PNF memiliki sarana yang memadai untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Karena sarana yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diperoleh, sudah umum digunakan dan harga yang relatif terjangkau.

Komputer semakin murah dan mudah didapatkan, akses internet juga semakin murah dan banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sarana tersebut akan sangat membantu penyelenggara program PNF karena berbagai informasi dari Pemerintah yang menangani PNF (terutama dari tingkat Pusat) sebagian besar sudah disediakan online di internet.

Termasuk proses pengiriman data sudah mulai dilakukan secara online. Internetsebagai “perpustakaanraksasa” juga akan sangat membantu, misalnya jika disediakan di Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sehingga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuannya dengan membaca buku, dapat juga mencari informasi dan pengetahuan dari internet.

Ketiga, penyediaan content ataupun informasi yang memadai dan berkualitas tentang PNF. Penyediaan content tersebut dapat berupa; artikel PNF yang akan sangat berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang PNF, atau bagi tenaga pendidik dan kependidikan PNF dalam mendidik dan mengelola lembaga PNF; ebook pembelajaran untuk menambah wawasan dan keilmuan warga belajar; berita, pengumuman dan informasi program sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat; kegiatan best practice sehingga dapat menjadi referensi dan motivasi bagi penyelenggara PNF di daerah lainnya di seantero nusantara; informasi lembaga pelaksana PNF sehingga proses sharing dan pertukaran informasi menjadi lebih mudah, termasuk data pelaksana program PNF akan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan; penyediaan forum online sehingga dapat menjadi media komunikasi yang konstruktif untuk peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan PNF.

Dari keseluruhan proses yang dilakukan, diharapkan TI dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan untuk kemajuan Pendidikan Non Formal (PNF). Dengan pendidikan yang lebih baik, tentu masyarakat yang lebih sejahtera akan lebih cepat terwujud. Untuk Indonesia Raya !

Ketua PKBM “Generasi Amanah”

Artikel Terkait:

Habib Prastyo

Abstract: Education which is provided by this country covers not only formal education but also the informal one. Unlike formal education which is much better known, the non formal one still needs many efforts to be known. The non formal education is considered as an urgent need for this country to solve the various problems faced nowdays. For the inability to study in the formal one reason, the number of drops out student is getting higher. To solve this problem, the informal education serves this country with the community-based education. It is believed that this kind of education which gives everyone to gain knowledge through lifelong education is much more effective to apply. The community-based education is designed to make the community aware of the importance of lifelong education. This education focuses on the community. It is from, for and by the community.   So the community becomes the key of the implementation of this education.

Key Word : community-based education

PENDAHULUAN

Kesulitan dan tantangan dalam kehidupan manusia baik yang diakibatkan oleh lingkungan maupun alam yang kurang bersahabat, sering memaksa manusia untuk mencari cara yang memungkinkan mereka untuk keluar dari kesulitan yang dialaminya. Masih banyaknya warga yang tidak melanjutkan pendidikan ke taraf yang memungkinkan mereka menggeluti profesi tertentu, menuntut upaya-upaya untuk membantu mereka dalam mewujudkan potensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Sejauh ini, anggaran yang berkaitan dengan pendidikan mereka masih terbatas, sehingga berbagai upaya untuk dapat terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar makin tumbuh kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif di dalamnya.

Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi, pendidikan luar sekolah berusaha mencari jawaban dengan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada, seperti pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya yang keberadaannya sudah jauh sebelum Indonesia merdeka, bertahan hidup sampai sekarang dan dicintai, dihargai dan diminati serta berakar dalam masyarakat. Kelanggengan lembaga-lembaga tersebut karena tumbuh dan berkembang, dibiayai dan dikelola oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat merasakan adanya kebermaknaan dari program-program belajar yang disajikan bagi kehidupannya, karena pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.

Dalam hubungan ini pendidikan termasuk pendidikan nonformal yang berbasis kepentingan masyarakat lainnya, perlu mencermati hal tersebut, agar keberadaannya dapat diterima dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan masyarakat berkaitan dengan kepentingan hidup mereka dalam mengisi upaya pembangunan di masyarakatnya. Ini berarti bahwa pendidikan nonformal perlu menjadikan masyarakat sebagai sumber atau rujukan dalam penyelenggaaraan program pendidikannya.

Hasil kajian Tim reformasi pendidikan dalam konteks Otonomi daerah (Fasli Jalal, Dedi Supriadi. 2001) dapat disimpulkan bahwa apabila pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal) ingin melayani, dicintai, dan dicari masyarakat, maka mereka harus berani meniru apa yang baik dari apa yang tumbuh di masyarakat dan kemudian diperkaya dengan sentuhan-sentuhan yang sistematis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Strategi itulah yang perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan oleh pendidikan luar sekolah dalam membantu menyediakan pendidikan bagi masyarakat yang karena berbagai hal tidak terlayani oleh jalur formal/sekolah.

Bagi masyarakat yang tidak mampu, apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana hidup hari ini, karena itu mereka belajar untuk kehidupan; mereka tidak mau belajar hanya untuk belajar, untuk itu masyarakat perlu didorong untuk mengembangkannya melalui Pendidikan nonformal berbasis masyarakat, yakni pendidikan nonformal dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat

PENDIDIKAN NONFORMAL BERBASIS MASYARAKAT

Pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Mau tak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.

Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnva. Partisipasi pada konteks ini berupa kerjasama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan. Sebagai sebuah kerja sama, maka masvarakat diasumsi mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pendidikan.

Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengisi tantangan kehidupan yang berubah-ubah.

Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat dikatakan, masyarakat perlu diberdayakan, diberi Peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.

Di dalam Undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 16, arti dari pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian nampak bahwa pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang memberikan kemandirian dan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu dilingkungan akademik para ahli juga memberikan batasan pendidikan berbasis masyarakat. Menurut Michael W. Galbraith sebagai berikut:

DOWNLOAD ARTIKEL LENGKAP DISINI

Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

PENULIS

Nama                    : Habib “The Creator” Prastyo

Email                     : Habib_creativecomunity@yahoo.com

Sebagai                 : Dosen/kariawan

Instansi                :BP-PNFI Regional VI Banjarbaru Kalimantan

Website               :http://regional6.org

Menuju kiriman asli http://imadiklus.com/merubah-konsep-pandangan-pendidikan-non-formal

Artikel Terkait:

Teori kritis adalah sebutan untuk orientasi teoritis tertentu yang bersumber dari Hegel dan Marx, disistematisasi oleh Horkheimer dan sejawatnya di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, dan dikembangkan oleh Habermas. Secara umum istilah ini merujuk pada elemen kritik dalam filsafat Jerman yang dimulai dengan pembacaan kritis Hegel terhadap Kant. Secara lebih khusus, teori kritis terkait dengan orientasi tertentu terhadap filsafat yang ”dilahirkan” di Frankfurt.
Sekelompok orang yang kemudian dikenal sebagai anggota Mazhab Frankfurt adalah teoritisi yang mengembangkan analisis tentang perubahan dalam masyarakat kapitalis Barat, yang merupakan kelanjutan dari teori klasik Marx. Mereka yang bekerja institut penelitian ini diantaranya Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse dan Erich Fromm di akhir tahun 20-an dan awal tahun 30-an. Setelah berpindah ke Amerika Serikat karena tekanan Nazi, para anggota Mazhab Frankfurt menyaksikan secara langsung budaya media yang mencakup film, musik, radio, televisi, dan budaya massa lainnya. Di Amerika saat itu, produksi media hiburan dikontrol oleh korporasi-korporasi besar tanpa ada campur tangan negara. Hal ini memunculkan budaya massa komersial, yang merupakan ciri masyarakat kapitalis dan, kemudian, menjadi fokus studi budaya kritis. Horkheimer dan Adorno mengembangkan diskusi tentang apa yang disebut ”industri kebudayaan” yang merupakan sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya dibawah hubungan produksi kapitalis.
Tokoh lain yang kemudian menjadi identik dengan teori kritis adalah Jurgen Habermas. Dia bergabung dengan Institut Penelitian Sosial di universitas Frankfurt, yang didirikan kembali oleh Horkheimer dan Adorno, pada dekade pasca perang dunia kedua. Tulisan ini berusaha memaparkan teori kritis dengan membaca pikiran Adorno dan Habermas. Yang pertama mewakili generasi ’pendiri’ teori kritis, sedang yang kedua adalah penerus yang membaca dan mengkontekstualisasi ulang teori kritis di zaman yang lazim di sebut posmodern. Sebagai pengantar akan lebih dahulu dipaparkan posisi teori kritis dalam konteks pemikiran filsafat.

Download artikel lengkap Disini Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

Artikel Terkait:

Silahkan gunakan fond pengisian berikut dan isi semua data yang tersedia

by : ronggo

Artikel Terkait:

Oleh:

Akhmad Aqil Aziz                            1201407026

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2010

ABSTRAKSI

Sebagai sebuah negara kepulauan Indonesia dianugrahi berbagai macam kekayaan alam maupun budaya. Kekayaan budaya yang terdapat di Indonesia salah satunya ialah kebudayaan sosial masyarakat keturunan cina yang telah berlangsung lama sebelum bangsa ini berdiri tegak. Indonesia yang multikultur memiliki kewajiban untuk  menjaga tetap  bersatunya berbagai etnis yang hidup di tanah air kita tercinta ini. Di dalam masyarakat yang majemuk terdapat berbagai interaksi social yang berbeda tiap masing-masing daerah.

Begitu pula yang terjadi pada masyarakat yang bertempat tinggal di area atau kawasan Pecinan Semarang. Interaksi sosial masyarakat yang majemuk dan berbeda adat istiadat mengharuskan mereka untuk mampu beradaptasi dengan baik agar dapat hidup berdampingan secara serasi dan bertenggang rasa dengan ras lain yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Dalam kawasan Pecinan Semarang, terdapat berbagai ras yang menempatinya, antara lain ialah etnis Tiong hoa, warga keturunan arab, serta masyarakat asli pribumi.

Sebagai kawasan yang cukup eksklusif di daerah Semarang, Pecinan menjadi sebuah bagian penting dalam pelestarian budaya serta penggerak ekonomi kota Semarang.

I

PENDAHULUAN

1. A. LATAR BELAKANG

Keberadaan masyarakat Tionghoa di tengah-tengah kehidupan masyarakat pribumi adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kenyataan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Keberadaan  mereka baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi  kehidupan sosial dan ekonomi  masyarakat pribumi yang berada di sekitar mereka. Secara kuantitatif, masyarakat Tionghoa merupakan minoritas di tengah masyarakat Indonesia. Hal itu juga berlaku di Semarang. Masyarakat tionghoa di semarang tersebar hampir di seluruh wilayah kota Semarang. Tapi sebagian dari mereka tinggal dan mencari nafkah di kawasan Pecinan. Data BPS provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa jumlah penduduk Tionghoa di daerah Pecinan kecamatan Semarang Tengah berjumlah 5.401 jiwa. Jumlah penduduk di daerah Pecinan berdasarkan data BPS pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Masyarakat Tionghoa adalah warga pendatang yang bertempat tinggal, menetap atau menjalankan usaha dalam suatu wilayah berdasarkan etnisitas yang dikenal sebagai Pecinan. Sebutan masyarakat Tionghoa adalah sebutan untuk warga keturunan Cina yang sudah lama menetap di Indonesia. Masyarakat pribumi adalah penduduk asli yang bertempat tinggal dan sudah berada di suatu wilayah secara turun-temurun. Karena mereka hidup dalam suatu lingkungan yang berdekatan maka mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain.

Kawasan Pecinan Semarang merupakan kawasan pemukiman masyarakat Cina yang telah datang secara berangsur-angsur ke Semarang sejak bebrapa abad yang lalu. Walaupun tidak diketahui secara pasti kapan orang-orang Cina datang dan bermukim di Indonesia,  beberapa ahli sejarah  seperti Lombard (1996) dan Reid (1999)  menyebutkan bahwa sekitar tahun 1416 sudah terjalin hubungan dagang dan kemaritiman yang cukup aktif antara Cina dan Jawa, yang dalam hal ini adalah kerajaan Majapahit.

Diperkirakan pada sekitar tahun 1412  sudah ada komunitas Cina yang bermukim di daerah Gedong Batu atau Simongan dan di tepi sungai Semarang (Yoe, 1933 : 13). Pemukiman masyarakat Cina dipilih daerah yang paling baik dan sangat strategis. Daerah Simongan ini berupa  teluk yang terletak di antara muara kali Semarang dan Bandar Semarang. Letaknya yang strategis ini menjadi kunci utama dari bandar Semarang. Daerah  yang terletak di tengah kota Semarang waktu itu belum memadai untuk tempat hunian karena masih berupa rawa dan tegalan yang tidak sehat untuk dihuni (Budiman. 1978: 11)

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-16 telah merubah kehidupan orang-orang Cina yang telah membentuk komunitas di Gedung Batu. Pada tahun 1740 di Batavia telah terjadi pemberontakan orang Cina melawan Belanda. Pemberontakan ini dipimpin oleh Souw  Pan Jiang atau sering disebut Souw Panjang. Pada pemberontakan ini banyak orang Cina terbunuh dan yang sebagian lagi melarikan diri ke arah timur melalui pantai utara Jawa sambil terus melakukan perlawanan terhadap pererintah Belanda. Setelah tiba di Semarang Souw Pan Jiang menghimpun orang-orang  Cina untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Karena terdesak, pemerintah Belanda meminta bantuan pasukan dari Batavia untuk menumpas pemberontakan tersebut. Setelah pemberontakan padam, orang-orang Cina banyak yang melarikan diri  ke Kartasura untuk bergabung dengan pasukan Trunojoyo melawan Belanda. Akibat dari pemberontakan ini , pemerintah Belanda membuat kebijakan untuk memindahkan  pemukiman komunitas Cina dari Gedongbatu ke kawasan yang dilingkari oleh kali Semarang yang kita kenal dengan Pecinan. Pemindahan pemukiman komunitas Cina ini dengan maksud untuk memudahkan pemerintah Belanda melakukan pengawasan terhadap  komunitas Cina di Semarang.

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-16 telah merubah kehidupan orang-orang Cina yang telah membentuk komunitas di Gedung Batu. Pada tahun 1740 di Batavia telah terjadi pemberontakan orang Cina melawan Belanda. Pemberontakan ini dipimpin oleh Souw  Pan Jiang atau sering disebut Souw Panjang. Pada pemberontakan ini banyak orang Cina terbunuh dan yang sebagian lagi melarikan diri ke arah timur melalui pantai utara Jawa sambil terus melakukan perlawanan terhadap pererintah Belanda. Setelah tiba di Semarang Souw Pan Jiang menghimpun orang-orang  Cina untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Karena terdesak, pemerintah Belanda meminta bantuan pasukan dari Batavia untuk menumpas pemberontakan tersebut. Setelah pemberontakan padam, orang-orang Cina banyak yang melarikan diri  ke Kartasura untuk bergabung dengan pasukan Trunojoyo melawan Belanda. Akibat dari pemberontakan ini , pemerintah Belanda membuat kebijakan untuk memindahkan  pemukiman komunitas Cina dari Gedongbatu ke kawasan yang dilingkari oleh kali Semarang yang kita kenal dengan Pecinan. Pemindahan pemukiman komunitas Cina ini dengan maksud untuk memudahkan pemerintah Belanda melakukan pengawasan terhadap  komunitas Cina di Semarang.

Kawasan Pecinan selain dihuni oleh sebagian besar warga keturunan Cina, juga dihuni oleh warga pribumi (etnis Jawa). Warga Pecinan, baik dari etnis Cina maupun Jawa telah berinteraksi dalam dalam waktu yang lama. Interaksi sosial antara warga etnis Cina dengan pribumi tidak selalu  berjalan harmonis. Ketidakharmonisan interaksi sosial ini tercipta oleh berbagai kebijakan pemerintah dari sejak masa kolonial sampai saat ini.

Kebijakan pemerintah kolonial yang memberikan status pada warga Cina sebagai warga  ”Timur Asing”, telah menciptakan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Status  sebagai warga ”Timur Asing” menempatkan status warga etnis Cina lebih tinggi dari warga pribumi, tidak terkecuali di lingkungan masyarakat Pecinan Semarang

1. B. RUMUSAN  MASALAH

Masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi memiliki karakteristik yang berbeda dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan sejarah perkembangan masyarakatnya, telah menimbulkan jarak yang menjurus pada konflik dan sentimen sosial. Hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, antara lain :

1. Bagaimana bentuk  stratifikasi dan interaksi sosial antara etnis Cina dan Orang Jawa di Kampung Pecinan Semarang?

1. C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menyingkap fenomena mengenai kesenjangan yang terjadi antara etnis Cina dan masyarakat Jawa.
2. Merubah paradigma negatif masyarakat Tionghoa dimata masyarakat Jawa.
3. Mengintegrasikan masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Mengembangkan budaya  meneliti di kalangan mahasiswa.

1. D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mempublikasikan dan menceritakan kembali tentang sejarah masa lalu kebudayaan Tionghoa. Selain itu, untuk lebih mengetahui apa sebenarnya yang mengakibatkan adanya jarak yang memisahkan antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi sehingga terjadi konflik dan sentimen negatif dari masing-masing pihak. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.

1. E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

1.1  Lingkup  Tempat

Penelitian dilakukan  di kawasan Pecinan Semarang yang terlatak di Kelurahan Kranggan dan Kauman  Kecamatan Semarang Tengah. Pengamatan dilakukan dengan melihat obyek fisik yang ada meliputi  kawasan  Gang Beteng, gang pinggir, gang tengah, gang Lombok( tempat rongsokan),lebon dalam, gang besen, kali koping, gang buntu , klenteng Tay Keik Sie, Gedung Rasa Darma.

1.2  Ruang Lingkup Materi

Studi ini bersifat deskriptif analitis, dimana data-data lapangan akan dibaca, dianalisis, dan diklasifikasikan sehingga didapat suatu deskripsi yang komprehensif. Pembahasan menekankan pada proses pembentukan Pecinan Semarang , serta menganalisis karakter dari pemukinan China ini berdasarkan obyek fisik yang tersisa sekarang.

1. F. LUARAN

Luaran yang diharapkan pada pengajuan proposal ini yaitu artikel ilmiah tentang perbedaan strata dan kebudayaan antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi di kampung Pecinan Semarang.

II

TINJAUAN PUSTAKA

Kebudayaan atau cultuur kebudayaan sebagai segala daya dan aktifitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam (Joko Widagdo, 1994).

Dinamika kebudayaan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras, tidak dipungkiri menimbulkan stratifikasi dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan status yang berlaku di dalam suatu masyarakat.( Paul B.Horton, 2004 ).

Dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia ada perbedaan antara lapisan buruh dan lapisan majikan, golongan orang miskin dan orang kaya. Namun perbedaan ini tidaklah mencolok karena golongan buruh tidak menyadari akan kedudukannya, demikian juga sebaliknya. Hal ini di sebabkan karena sering masih adanya ikatan kekeluargaan antara si buruh dengan si majikan.

(Koentjoroningrat, 1987)

Di Indonesia, proses integrasi antara suku-suku bangsa memang sudah dimulai, tetapi masih terlampau lambat karena kurang pengetahuan dan toleransi terhadap kebudayaan dari suku bangsa atau golongan yang lain. (Koentjoroningrat, 1987)

Dalam masyarakat orang Tionghoa di Semarang terdapat banyak perbedaan antara lapisan buruh dan lapisan majikan, golongan orang miskin dan orang kaya. Namun perbedaan itu tidsak sangat mencolok karena golongan buruh tidak menyadari kedudukannya dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena sering masih adanya ikatan kekeluargaan antara si buruh dan si majikan.

III

METODE PENELITIAN

Pembahasan dan analisis dari studi ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data fisik. Metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

-          Berdasarkan hasil studi literatur

-          Pengamatan dan survey lapangan di kawasan Pecinan Semarang

-          Menganalisis data-data  yang didapat dari studi literatur dan pengamatan serta menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut

1.1.1        Metode Pengumpulan Data

-          Studi literature dari buku cetak, jurnal dan skripsi yang membahas tentang kebudayaan Tionghoa, kawasan Pecinan, serta studi serupa yang berkaitan.

-          Pengumpulan data dengan metoda wawancara

-          Pengumpulan data dengan survey langsung di kawasan Pecinan Semarang

1.1.2        Metode Analisa Data

-          Dari hasil studi literatur dan pengamatan lapangan di kawasan Pecinan Semarang  dibandingkan antara Etnis Tionghoa dan kaum pribumi

-          Dilakukan analisa terhadap kawasan Pecinan Semarang

-          Dari hasil pengamatan, dapat diketahui perbedaan strata antara Etnis Tionghoa dengan kaum pribumi terkait dengan kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

1.1.3        Metode Penarikan Kesimpulan

-          Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan studi literature,non literaturan hasil pengamatan

IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM DAERAH PECINAN SEMARANG

Gambaran Umum Kawasan Pecinan Semarang Pada Saat Ini

2.1 Kawasan Pecinan Semarang Sebagai Kawasan Penelitian

Pecinan Semarang merupakan bagian dari wilayah kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah. Berdasarkan ciri fisik dan masyarakatnya, kawasan pecinan Semarang dapat dibedakan menjadi daerah core (inti) dan daerah periphery yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan daerah inti dan masih termasuk dalam kawasan Pecinan.

Daerah core (inti) merupakan lokasi perkampungan Cina lama, tempat bangsa Cina di Semarang ditempatkan pertama kali sejak perpindahan dari daerah Simongan. Daerah ini dibatasi:

• Batas Utara     : Jalan gang Warung, Pekojan
• Batas Selatan  : Kali Semarang
• Batas Timur     : Kali Semarang
• Batas Barat     : Jalan Beteng dan Pedamaran

Dengan jalan utamanya sekarang adalah :

• Jalan Gang Pinggir yang merupakan penerusan dari jalan Pekojan
• Jalan Gang warung yang menerus ke Jalan Wahid Hasyim (Kranggan)
  • Dan Jalan Beteng yang sekaligus merupakan batas sebelah Barat kawasan Inti              Pecinan sejak dulu.

Jalan-jalan lain seperti Gang Besen, Gang tengah, Gang Gambiran, Gang Belakang, Gang Baru, dan gang Cilik berada di kawasan ini. (lihat gambar) Di daerah inilah dulu terdapat empat Benteng yang dibangun untuk melindungi penduduk di dalamnya dari serangan pasukan  musuh. Masyarakat di daerah ini 99% merupakan WNI keturunan. Peruntukan lahan di kawasan ini adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa. Banyaknya Klenteng yang tersebar di kawasan ini menjadi ciri mencolok tersendiri.

Daerah yang berbatasan langsung dengan daerah inti namun masih dapat diidentifikasi sebagai daerah Pecinan meliputi : Pekojan, Kranggan, Gang Lombok, Petolongan, Petudungan, Gabahan, dan sebagian Jagalan.

• Pekojan menghubungkan kawasan Pecinan dengan daerah kota Lama (dahulu kawasan pemerintahan Belanda)
• Petudungan dengan kawasan Timur kawasan Pecinan
  • Kranggan yang merupakan pusat perdagangan emas menghubungkan Pecinan dengan Jalaln Gajah Mada.
  • Wotgandul dengan kawasan Brumbungan dan Jagalan.

Masyarakat yang bermukim di kawasan Pecinan Semarang ini 75% merupakan WNI keturunan, sisanya merupakan warga pribumi dan WNA. Klenteng masih dapat ditemukan di beberapa tempat. Peruntukan lahan pula sebagai pusat perdagangan dan jasa.

2.2. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di  Kawasan Pecinan Semarang

2.2.1. Kependudukan

Penduduk yang tinggal di kawasan Pecinan Semarang ini adalah warga keturunan Cina yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu :

• Masyarakat Cina totok yang masih berorientasi pada kebudayaan aslinya, dan mempunyai keterkaitan dengan leluhur serta  adat-istiadat dari negara asalnya.
• Masyarakat Cina  peranakan, yang sudah melebur dalam budaya lokal, dan sudah kehilangan identitas aslinya serta mengalami pergeseran dalam budaya dan tata nilainya.

Secara umum penduduk di kawasan pecinan ini terbagi menjadi sebagai berikut :

• Penduduk asli yang telah menetap di kawasan Pecinan ini sejak lahir dan memiliki kapling di kawasan tersebut dari warisan leluhurnya.
• Penduduk asli yang telah menetap di kawasan Pecinan ini sejak lahir, namun hanya menggunakan kaplingnya sebagai tempatberdagang atau toko, sedang tempat tinggalnya berada di luar Pecinan.
• Penduduk yang tidak tetap, mereka tidak tinggal menetap di kawasan Pecinan ini. Hanya karena pekerjaannya mereka berada di kawasan Pecinan ini, misalnya buruh kerja atau pedagang non –permanen di pasar.

2.2.2. Kepercayaan dan Religi

Religi masyarakat etnis Tiong hoa selalu dipengaruhi oleh pemujaan terhadap arwah leluhur dan tiga ajaran utama, yaitu ; Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhism. Sebagian besar masyarakat asli kawasan Pecinan Semarang masih menganut kepercayaan Tri Dharma (Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhism). Ketiga ajaran tersebut terkait erat dan saling melengkapi. Dan, bagi etnis Tiong hoa pada umumnya, religi mencakup kepercayaan terhadap dewa-dewa local dan roh-roh; hal tersebut mempengaruhi keseharian mereka.

1. Ajaran  Konfusianisme

Pokok ajaran Konfusius atau Kong Hu Chu adalah untuk menyelamatkan dunia melalui pengajaran moral etika terhadap manusianya. Mereka diarahkan agar berusaha menyempurnakan serta menyucikan hati serta pikirannnya menuju keseimbangan yang harmonis, ajaran konfusius mewajibkan :

Adanya pemujaan terhadap T’ian

T’ian atau Tuhan menjadi awal atas sumber segala kesadaran alam semesta. Konsep Konfisius terhadap T’ian bersifat ke Tuhanan dan alam.

Pemujaan terhadap arwah leluhur

Bagi etnis Tiong hoa, pemujaan terhadap leluhur mengingatkan mereka akan asal-usulnya. Dengan menghormati arwah leluhur mereka percaya bahwa anggota keluarga yang masih hidup akan senantiasa dilindungi, oleh sebab itu sangat penting bagi merekauntuk tetap menjalin hubungan baik dengan arwah leluhur. Pemujaan terhadap arwah  leluhur di pandang sebagai bakti anak terhadap leluhur.

Penghormatan terhadap Konfusius

Konfisius dihormati sebagai guru besar yang telah berjasa menempatkan ajaran moral dan spiritual bagi etnis Tiong hoa.

1. Ajaran Taoisme

Taoisme merupakan dasar pikiran budaya orang Cina. Tokohnya adalah Lao Tze yang menulis kitab Dao De Jing yang menjadi inti ajaran Taoisme. Taoisme menekankan ajarannya pada hidup mengikuti kehendak alam, hakekat keharmonisan antara kehidupan langit (alam gaib) dengan kehidupan di bumi dan manusia (alam, dunia nyata). Taoisme mengajarkan upacara untuk mencapai kesempurnaan hidup yang bertemapt di Klenteng. Inti ajaran Taoisme adalah selalu berusaha untuk mengikuti kehendak alam, ajaran Tao mengatur secara hierarkis arah-arah mata angin yang penting:

• Arah Timur sama dengan musim panas bersimbol warna merah
• Arah Barat sama dengan musim gugur berrsimbol warna putih
• Arah Utara sama dengan musim dingin bersimbol warna hitam
• Arah Selatan sama dengan musim semi bersimbol warna biru

1. Ajaran Buddhism

Ajaran Buddhism yang paling menonjol adalah kepercayaan adanya hidup setelah mati (reinkarnasi). Alam semesta memiliki tingkatan hirearkis, yaitu pemutasian kekuatan Yin (wanita/kegelapan) dan Yang (pria/terang) dan kombinasi lima elemen alam, yaitu: logam, kayu, api, air, dan tanah/bumi.

2.2.3     Mata Pencaharian

Mata pencaharian yang paling mencolok dari masyarakat etnis Tiong hoa yang hidup di kawasan Pecinan Semarang adalah berdagang. Hal ini terlihat dari motivasi awal orang Cina datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Pada masa pemerintahan kolonial  Belanda di Indonesia khususnya di Semarang mereka sangat berperan penting dalam bidang perdagangan dan industri.

• Pertokoan tekstil di Jalan Gang Warung
• Toko obat-obatan Cina dan apotek di Jalan Gang Warung
• Jalan Gang Pinggir sebagai pusat perdagangan emas dan perhiasan
  • Jalan Gang Pinggir, Wot Gandhul Timur dan Gang Warung amat terkenal sebagai pusat makanan/ rumah makan. Mulai sore dan malam  hari terdapat banyak PKL yang membuka tenda untuk berjualan makanan di sepanjang Jalan Gang Pinggir ini.
  • Jalan Gang Besen dulunya terkenal sebagai pusat perdagangan peralatan besi sekarang berkembang menjadi area pemukiman dan perkantoran.
  • Jalan Gang Tengah sebagai pusat perkantoran Bank.
    • Jalan Gang Baru, sebagai Shopping street, berfungsi sebagai pasar tradisional . Jalan Gang Baru dan Gang Beteng merupakan tempat penjualan hasil bumi.
    • Jalan Gang Belakang serta Gang Gambiran sebagai area pemukiman.
      • Toko Cinderamata Khas Cina dan perlengkapan sembahyang di Jalan Gang Pinggir dan Gang Baru.
      • Pertokoan baik toko grosir, toko kelontong, dan toko emas di Gang Beteng, Gang Warung, dan Gang Pinggir yang memulai kegiatan pada pukul 06.00 hingga pukul 16.00.
      • Rumah yang sekaligus  berfungsi untuk tempat usaha (ruko), baik berupa pertokoan maupun pelayannan jasa terletak di Jalan Beteng, Gang Warung, Gang Pinggir, Wotgandul, dan Gang Baru. Memulai kegiatan pada pukul 06.00 hingga pukul 16.00.
      • Warung/ PKL yang banyak terdapat di sepanjang Gang Pinggir  dan Gang Warung, kebanyakan warung ini buka pada sore/ malam hari, setelah toko-toko tutup, mulai pukul 18.00 sampai 22.00
      • Pasar tradisional yang terletak di sepanjang Jalan Gang Baru merupakan pusat aktifitas perdagangan hasil bumi dan kelontong di kawasan Pecinan yang mulai aktif sejak pukul 04.30 sampai dengan pukul 14.00

2.2.4    Tempat Perkumpulan Sosial

Untuk menampung kegiatan bersama masyarakat biasanya menggunakan balai RT/RW yang ada atau halaman sekolah maupun halaman depan beberapa klenteng yang luas, serta halaman komplek bangunan yayasan. Terdapat juga beberapa fasilitas social yang dikelola oleh perkumppulan/ yayasan social budaya, seperti :

• Rumah abu Kong Tik Soe yang terletak di sebelah klenteng Tay Kak Sie di Jalan Gang Lombok. Menurut sejarahnya pada tahun 1845 diadakan renovasi klenteng Tay Kak Sie dan pendirian rumah Abu Kong Tik Soe di sebeleh klenteng tersebut. Rumah abu ini dahulu berfungsi sebagai Kongkoan (kantor administrasi masyarakat etnis keturunan China), sekolah anak miskin, dan rumah abu. Sekarang hanya berfungsi sebagai rumah abu dan beberapa fungsi social seperti balai pengobatan umum.
• Perkumpulan Rasa Dharma (Boen Hian Tong) terletak di Jalan Gang Pinggir. Menurut sejarahnya, tanggal 9 Februarui 1876 didirikan perkumpulan Boen Hian Tong di Gang Gambiran. Perkumpulan ini bertujuan untuk memupuk kerukunan dan hubungan antar anggota dengan jalan mempelajari dan mengembangkan seni music Lam Kwan tiap tanggal 1 dan 15 Imlek dalam pertemuan kekeluargaan. Sekarang gedung ini berfungsi sebagai aula serba guna untuk mengadakan kegiatan social para penduduk kawasan Pecinan.
• Kompleks Biara dan Sekolah Kebon Dalem yang dikelola Tarekat Para suster Penyelenggara Ilahi (PI), terletak di Jalan Gang Pinggir. Biara dan komplek ini dahulu merupakan rumah abu dan tempat tinggal Mayor Cina Be Biauw Tjoan. Ketika keluarga tersebut mengalami kemunduran dalam usahanya, komplek bangunan ini kemudian dilelang tahun 1936.

Walaupun terdapat ruang public yang biasa digunakan untuk kegiatan bersama masyarakat Pecinan, tapi sebenarnya proses interaksi justru terjadi paling banyak di jalan muka rumah. Halaman rumah yang hampir tidak ada, masa bangunan  yang saling berderet dan berdempetan serta ruang jalan yang sempit mempunyai fungsi sebagai ruang komunal untuk bersosialisasi.

2.2.5    SKEMA STRATIFIKASI SOSIAL

Kebijakan pemerintah kolonial yang memberikan status pada warga Cina sebagai warga  ”Timur Asing”, telah menciptakan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Status  sebagai warga ”Timur Asing” menempatkan status warga etnis Cina lebih tinggi dari warga pribumi, tidak terkecuali di lingkungan masyarakat Pecinan Semarang.

. Berikut bagan stratifikasi yang terjadi pada zaman kolonial Belanda :

Stratifikasi sosial yang terjadi  pada jaman kolonial Belanda.

Pada jaman pemerintahan kolonial Belanda telah terdapat etnis Tiong hoa yang hidup di Indonesia. Etnis Tiong hoa pada saat itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Dengan mempertimbangkan pengaruh merreka yang besar dalam perekonomian, kemudian pemerintah Belanda membuat kebijakan untuk memisahkan kebersamaan antara etnis Tiong hoa dengan masyarakat pribumi karena takut apabila masyarakat pribumi dan etnis Tiong hoa bersatu akan membahayakan posisi pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda juga memberikan keistimewaan kepada etnis Tiong hoa untuk berdagang secara bebas sedangkan membatasi masyarakat pribumi untuk berdagang bahkan bertani ataupun dalam hal mengenyam pendidikan.

Stratifikasi sosial masyarakat di pecinan semarang pada saat ini.

Tidak dapat dipungkiri, stratifikasi sosial yang berlaku dalam sebuah masyarakat akan menimbulkan sebuah perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.  Meskipun kita telah tahu banyak tentang perubahan sosial yang ada di Pecinan semarang, kita juga di sisi lain belum mengetahui tentang perubahan itu sendiri.

Paul B.Hoton, Chester L. Hunt, : ( Sosiologi Edisi ke-VI)

1.1  teori perubahan sosial

1. teori evolusioner

teori perubahan sosial menyebuktkan bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap yang dilalui oleh semua masyarakat

dari tahap perkembangan bawal sampai tahap perkembangan teraklhir. Teori-teori ini juga menyebutkan bahwa, manakala tahap teraklhir dicapai, maka saat itu perubahan evolusioner pun, berakhir. Auguste comte ( 1798-1857) melihat adanya 3 tahapan perkemmbangan yang dilakukan oleh masyarakat :

1. tahap Theologis, (theological stage) yang diarahkan oleh nilai-nilai yang dialami

( supranatural)

1. tahap metafisik (  metaphysical stage) peralihan dimana kepercayaan terhadap unsure adikodrati digeser oleh prinsip-prinsip abstrak yang berkembang sebagai dasar perkembangan budaya.
2. Tahap positif atau tahap ilmiah ( positive and scientific stage) masyarakat diarahkan oleh kenyataan yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan

1. Teori siklus

Menurut Pitirin Sorokin (1889-1968)

Berpandangan bahwa peradapan besar berada dalam siklus tiga system kebudayaan yang berputar tanpa akhir.

1. Kebudayaan Ideasional (ideational cultural) yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap adikodrati ( supernatural)
2. Kebudayaan idealistis (idealistic cultural) dimana kepercayaan terhadap adikodrati dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal
3. Kebudayaan sensasi (sensate cultural) . dimana sensasi merupakan tolak ukur dari kenyataan dan tujuan hidup
4. Teori fungsional dan Konflik

-          Para penganut teori fungsional menerima poerubahan sebagai sesuatu yang konstan dan  tidak memerlukan  penjelasan . Perubahan dianggap mengacaukan keadaan  masyarakat, pengacauan itu berhenti pada saat perubahan tersebut diintegrasikan ke dalam kebudayaan. Perubahan yang bermanfaat ( fungsional) diterima dan perubahan yang lainnya yang terbukjti tidak berguna atau disfungsional ditolak.

-          Teori konflik menilai bahwa yang konstan adalah konflik social bukan perubahan. Perubahan hanya merupakan akibat adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung secara terus menerus, maka terjadilah perubahan. Perubahan menciptakan kelompok baru dan kelas social yang baru.

Struktur sosial pada setiap masyarakat, pada dasarnya berbebda beda, masyarakat Cina Klasik bersifat cenderung konservatif dan stabil. Struktur masyarakat, akan mempengaruhi kadar masyarakat secara halus dan tidak terlihat secara langsung. Inkeles dan Smith (1974) pernah melakukan bwawncara mendalam di enam Negara untuk mengetahui penyebab kesediaan orang dalam menerima perubahan.

Menurut seorang warga di daerah pecinan  menuturkan  masyarakat pecinan saat ini sudah tidak begitu mengenal stratifikasi. Mereka menganggap semua sama. Sehingga tidak ada stratifikasi dalam  mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi tanpa memandang kasta juga berlaku saat mereka berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Karena rata-rata masyarakat yang ada di daerah pecinan saat ini merupakan tionghoa keturunan dan mereka meruipakan keturunan yang ke-4, ke-5, ke-6.

Dalam penstratifikasian ada berbagai aspek untuk menentukan kelompok mana sebagai kelompok teratas dalam komunitas tionghoa.

1. Berdasarkan ekonomi
2. Berdasarkan pendidikan

Tingkat pendidikan  juga merupakan bagian permasalahan social yang akan kita kaji dan kita cari solusinya. Mengapa demikian? Sebagian besar yang menjadi permasalahan adalah salah satunya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tidak merata, mengakibatkan sentiment dari kaum pribumi terhadap orang Tionghoa.

1. Berdasarkan ras sosial

Berbicara tentang ras sosial, sesungguhnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan system  sosial yang berlaku di dalam masyarakat Pecinan. Sistem sosial yang banyak dibicarakan  adalah  terkait keberadaan  mereka ditengah tengah kaum pribumi, kepekaan mereka nterhadap kehidupan social dan perbandingan mereka secara fisik dengan kaum pribumi. Pada awalnya, ada kecemburuan yang ditimbulkan oleh kaum pribumi, mengingat kehidupan social kaum Tionghoa yang lebih terkesan mewah, rata-rata termasuk kalangan ekonomi menengah keatas, dan menempati kawasan kawasan yang eliite di kawasaan Pecinan. Sampai-sampai, sector-sektor penting pun dikuasai secara besar-besaran oleh kaum Tionghoa di sekitar kawasan Pecinan. Kehidupan sosial yang nyata sesungguhnya tidak pernah kita ketahui secara langsung, kesaksian dari masyarakat Tionghoa di kampong Pecinan. Karena kebanyakan argument, datang berasal dari kaum  pribumi yang berpendapat tentang segala macamnya, termasuk ras social. Kalau kita menelisik lebih jauh, ada bebebrapa kawasan kumuh yang juga ternyata dihuni oleh kaum Tionghoa, yang kehidupannya relatif kumuh, masyarakat Tinghoa yang berpenvdapaktan minim, kdan taraf hidupnya tidak meningkat. Namun, tetap saja dibandingkan dengan  ras-ras yang lain, masyarakat Cina yang tinggal di Negara manapun adalah termasuk dalam katagori manusia-manusia yang rajin dalam hal mencari, atau meningkatkan peningkatan hidup yang lebih baik. Sejarah masa lalu, juga sebenanrnya sangat mempengaruhi , yang paling kentara adalah sentimen rasial di Tionghoa pada tahun 1980 yang secara garis besar bersumber pada masalah ekonomi yang tidak merata. Etnis Tionghoa yang memiliki jiwa dagang yang ulet, pekerja keras, pola pikir yang memiliki harapan ke depan, itu juga yang membuat isentimen-sentimen itu muncul. Pada dasarnya, prinsip yang dianut kaum Tionghoa, bisa  diterapkan oleh orang Indonesia, dan tidak seharusnya menim,bulkan sentiment rasial. Kehidupan orang dari segi sosiaal  kaum manapun sebenarnya bias diubah ldengan menerapkan prinsip-prinsip yang baik, dan jangan menjadi penganut semboyan “ nriman ing pandum”.

1.1 Awal Mula Stratifikasi Sosial di Pecinan Semarang

Interaksi di kampung pecinan yang  mayoritas adalah etnis  tionghoa mengakibatkan munculnya beberapa  masalah dengan  kaum  pribumi yang bertempat tinggal di sekitarnya. Salah satu masalah yang ada adalah stratifikasi social antara masyarakat etnis tionghoa dengan masyarakat pribumi.  Stratifikasi social adalah sistem perbedaan status yang berlaku di masyarakat. Perbedaan status ini biasanya dilihat dari sisi ekonomi ataupun dari keturunan. Stratifikasi  juga berlaku di kawasan pecinan. Berikut awal mula terjadinya stratifikasi social di Daerah Pecinan Semarang:

• Stratifikasi social yang ada di daerah ini muncul pertama kali pada masa Zaman Penjajahan Belanda. Stratifikasi social ini muncul karena latar belakang kepentingan politik pada masa itu. Pemerintah Belanda pada saat itu membeda-bedakan antara etnis China dengan Kaum Pribumi. Mereka membuat hubungan kaum pribumi dengan etnis Tionghoa yang pada saat itu baik menjadi ada jarak di antara mereka. Pemerintahan belanda khawatir jika kaum pribumi dan etnis tionghoa bersatu akan membahayakan keberadaan mereka di kota Semarang . Pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda mengkotak-kotakkan kaum pribumi dengan etnis Cina, serta mengistimewakan masyarakat etnis Cina sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat pribumi dengan etnis Cina.
• Stratifikasi sosial pada masa Penjajahan Belanda berlanjut pada masa Orde Lama. Pada masa orde lama motif stratifikasi  hampir sama dengan pada masa penjajahan Kolonial Belanda yaitu kepentingan politik. Politik ini dibuat seakan-akan stratifikasi muncul dari dalam etnis tionghoa. Pada saat itu presiden Soekarno mencetuskan Nasakom yang mengakibatkan Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok nasionalis, agamis, dan komunis. Karena Indonesia punya hubungan diplomatic dengan Cina yang Notabena ialah Negara komunis maka banyak golongan nasionalis dan agamis membenci Cina sampai kepada etnis  Cina yang telah berada di Indonesia.
• Stratifikasi sosial pada masa orde baru juga hampir sama dengan masa-masa pemerintahan sebelumnya, bahkan jauh lebih parah. Hal ini dikarenakan pada masa ini etnis tionghoa sama sekali tidak  bebas dalam menjalankan aktifitasnya sebagai seorang warga negara, bahkan saat beribadah  pun mereka harus sembunyi-sembunyi. Dan mereka harus memeluk agama yang diakui di Indonesia seperti Kristen ataupun Khatolik hal itu dikarenakan kepercayaan Kong Hu Chu dianggap sebagai komunis oleh pemerintah Indonesia.
• Stratifikasi Sosial pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mulai dihapuskan. Masyarakat Pecinan mulai terbuka kembali untuk beraktifitas kembali seperti sedia kala. Mereka diijinkan untuk melakukan interaksi dengan kehidupan luar tanpa hauru takut untuk dicekal sebagai kaum komunis. Mereka juga diperbolehkan untuk menunjukkan kebudayaan mereka. Mereka juga diperbolehkan untuk menganut agama sesuai dengan ajaran leluhurnya, menyelenggarakan upacara-upacara peribadatan dengan tata cara China. Walaupun pada awal dijinkannya Kebudayaan Tionghoa untuk hadir di masyarakat, masyarakat Etnis tionghoa masih merasa takut. Mereka takut untuk memunculkan kembalikebudayaan mereka karena trauma dengan peristiwa anti etnis china yang terjadi pada masa orde lama.

1.2 Stratifikasi Sosial Di Pecinan Pada Masa Sekarang

Stratifikasi social yang ada di pecinan saat ini tidak seradikal pada masa zaman penjajahan belanda, masa orde lama, ataupun masa orde baru. Stratifikasi social saat ini yang terjadi di pecinan lebih kepada perbedaan status ekonomi yang terlihat sangat mencolok. Di satu daerah berjejer toko emas yang begitu ramai tapi di daerah lain di pecinan ada warga yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Stratifikasi yang ada di pecinan mulai terlihat saat memasuki kawasan ini. Di daerah kranggan (Jl. K. H. wahid hasyim) berjejer  toko-toko emas, seperti toko emas Bali, Serimpi, yang setiap harinya tidak pernah sepi pembeli. FOTO.Bahkan menurut Lurah Kranggan, kawasan Kranggan ini menjadi acuan untuk harga emas kota semarang. Selain berjajar toko emas, kawasan kranggan juga banyak toko-toko tekstil besar, yang juga menjadi tujuan para pedagang tekstil partai besar, semisal toko tekstil jangkrik. Toko yang sangat terkenal di kalangan ibu-ibu kota Semarang jika ingin membeli kain-kain untuk keperluan rumah tangga ataupun kantor. Berbeda dengan kawasan kranggan yang begitu mentereng, semakin kita masuk ke dalam gang-gang kawasan pecinan akan terasa ada stratifikas disana. Walaupun tidak begitu mencolok karena tertutupi oleh model-model bangunan yang hampir sama.

Dari hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh wartawan Koran Radar Semarang terbitan tanggal 8 september 2009 kepada  lurah kelurahan Kranggan ( Ali Sofyan) kecamatan Semarang utara menyebutkan bahwa masyarakat kelurahan Kranggan yang mayoritas etnis Cina sangat sulit membaur dengan warga pribumi. Padahal dari 5401 penduduk yang ada di kelurahan  kranggan yang tersebar di 5RW hanya ada satu RW saja yang warganya adalah warga pribumi, yaitu RW 1. Hal ini menjadi satu permaslahan bagi lurah karena apabila mengadakan kegiatan kemasyarakatan hanya warga dari RW 1 saja yang berperan aktif. Masyarakat tionghoa lebih berperan aktif  pada pengadaan dana untuk pembangunan fasilitas umum, seperti pembangunan jalan.

Mayarakat pribumi yang ada di kawasan pecinan Semarang  hanya 15% dari total penduduk yang ada di Pecinan. Masyarakat pribumi yang ada di kawasan ini berada di RW 1. Rata-rata dari mereka bermata pencaharian sebagai pekerja di toko-toko yang ada di kawasan pecinan. Sebagian dari mereka juga ada yang memiliki toko-toko tetapi hanya sebagian kecil dari mereka walaupun tidak sebesar toko-toko yang dipunyai oleh orang tionghoa.

Masyarakat tionghoa di kawasan pecinan ini tidak semua sebagai kaum mentereng, ada juga sebagian dari mereka yang hidup jauh dari kecukupan. Mereka tinggal di gubuk-gubuk di pinggir kali koping. Mata pencaharian dari mereka ada yang sebagai buruh, pengemis, penjual makanan. Selain itu, jika diamati secara langsung, keadan mereka yang sesungguhnya adalah msuk dalam katagori miskin. Namun, tidak semua orang mau mengerti dengan keadaan tersebut, apalagi, warga etnis Cina yang terkesan hidup mentereng sudah menutup mata mereka, dan terbentuklah sebuah anggapan bahwa memang warga Cina itu , dimanapaun dia berada adalah warga yang kaya, yang status sosialnya lebih tinggi, dan penguasa 60% lebih aset-aset negara.  Lain halnya dengan orang jawa yang ada di daerah Pecinan Semarang, mereka seringkali tidak memberikan tanggapan yang berarti menginai etnis Cina di daerah Pecinan, karena pada dasarnya mereka sudah mengeri kondisi riil etnis Cina, di kawasan Pecinan semarang. Kawasan tinggal mereka ( orang Jawa) rata- rata di area gang buntu dan gang lombok. Sementara area gang lombok, dari 90 Kepala Keluarga, yang tercatat sebagai keturunan Cina hanya berkisar 5  Kepala Keluarga, atau sebesar 5,56% saja.

Stratifikasi sosial yang terjadi  pada jaman kolonial Belanda.

Pada jaman pemerintahan kolonial Belanda telah terdapat etnis Tiong hoa yang hidup di Indonesia. Etnis Tiong hoa pada saat itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Dengan mempertimbangkan pengaruh merreka yang besar dalam perekonomian, kemudian pemerintah Belanda membuat kebijakan untuk memisahkan kebersamaan antara etnis Tiong hoa dengan masyarakat pribumi karena takut apabila masyarakat pribumi dan etnis Tiong hoa bersatu akan membahayakan posisi pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda juga memberikan keistimewaan kepada etnis Tiong hoa untuk berdagang secara bebas sedangkan membatasi masyarakat pribumi untuk berdagang bahkan bertani ataupun dalam hal mengenyam pendidikan.

Stratifikasi sosial masyarakat di pecinan semarang pada saat ini.

Tidak dapat dipungkiri, stratifikasi sosial yang berlaku dalam sebuah masyarakat akan menimbulkan sebuah perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.  Meskipun kita telah tahu banyak tentang perubahan sosial yang ada di Pecinan semarang, kita juga di sisi lain belum mengetahui tentang perubahan itu sendiri.

KEBUDAYAAN MASYARAKAT TIONGHOA DI KAMPUNG PECINAN

SEMARANG

4.1 Kebijakan Tionghoa

Membahas mengenai kebudayaan Tionghoa, pada dasarnya tidak terlepas dari sejarah masa lampau, terlebih lagi mengenai sejarah Orde Baru Soeharto dan masa-masa Belanda. Keturunan Tionghoa  di seluruh Indonesia pada umumnya tidak berasal dari satu kelompok yang sama, mereka memiliki kebiasaan dan kehidupan yang berbeda beda. Akan tetapi, sangatlah jelas bahwa kebanyakan dari mereka menyetujui seharusnya adanya pembauran antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi. Namun arti dari ‘membaur’ atau ‘pembauran’ bagi mereka sangatlah berbeda dengan apa yang digunakan oleh pemerintah di masa lalu. Kebijakan pun sebenarnya merupakan hal yang sangat krusial jika berkaitan dengan Orde Baru. Banyak dari kebijakan dan undang-undang yang mengenai keturunan Tionghoa menyebabkan timbulnya batasan-batasan yang menahan perkembangan identitas kebudayaan Tionghoa.

Bahkan sebelum penjajah Belanda menciptakan tiga kelompok etnik sosial yang memiliki peraturan peraturan yang berbeda sama satu lainnya, imigran Tionghoa yang sudah tiba di Indonesia dan memiliki derajat yang berbeda-beda, masih mencoba mempertahankan identitas etnis aslinya. Beberapa dari keturunan Tionghoa ini memutuskan untuk menikah dan membangun keluarga dengan warga pribumi. Hal ini disebabkan  karena di masa dinasti Ming (Qing) di Tiongkok, keturunan Tionghoa yang meninggalkan tanah airnya akan dilarang untuk kembali lagi ke daratan Tiongkok (Suryadinata; 2002; hal 70). Oleh karena itu mereka berusaha untuk menciptakan dan membangun keluarga baru di Indonesia. Kelompok tersebut menggunakan bahasa daerah di tempat tinggalnya sebagai bahasa sehari-hari, di lain pihak mereka masih menganut adat istiadat Tionghoa seperti berdoa menurut kepercayaan Tionghoa tradisional (Greif; 1991; hal 1-3) atau memperingati tahun Tionghoa baru (Imlek). Kelompok ini disebut ‘Peranakan’ Tionghoa

4.2       Identitas Kebudayaan Tionghoa

Sudah banyak kebudayaan  Tionghoa yang terpisah dengan kebudayaan masyarakat  pribumi. Jadi tidak mengherankan kalau ada identitas kebudayaan atau etnis Tionghoa yang masih kuat tanpa adanya percampuran dari manapun, selain itu juga masih lestari sampai dengan saat ini. Mengingat sejarah orang-orang Tionghoa dan keberadaan mereka di Indonesia usaha yang mencapai pembauran  dulu, relatif baru dan tidak lama. Namun, walaupun mereka terkesan membaur, tapi pada dasarnya mereka tetap menjaga dan tidak mencampurkan antara kebudayaan pribumi dengan kebudayaan yang asli mereka bawa sendiri. Justru, pada masa yang lalu, ada beberapa pemikiran dari kaum pribumi untuk menghapuskan kebudayaan tionghoa dan menggantikannya secara murni milik pribumi, atau yang kita kenal dengan “pembauran lengkap”.namun, sampai saat ini hal itu tidak terjadi.  Faktor ini dan identitas terpisah yang bersejarah berarti bahwa pembauran lengkap, yaitu penghapusan kebudayaan Tiongoa, akan sulit dicapai. Akan tetapi keberadaan hukum-hukum yang mendorong tujuan pembauran lengkap berarti hanya memberi kesempatan yang sempit meraih pembauran semacam ini.

4.3       Sosial Budaya Kawasan Pecinan Semarang

a. Kependudukan

mayoritas penduduk yang tinggal di kawasan pecinan adalah warga keturunan Cina yang terbagi dalam dua kelompok kultur yaitu :

-          Masyarakat Totok, yang masih berorientasi ke kebudayaan asalnya, keterikatan dengan leluhur dan adat istiadat leluhur masih kuat.

-          Masyarakat Peranakan, yang sudah melebur dalam budaya local, sudah kehilangan identitas aslinya dan mengalami pergeseran dalam budaya dan tata nilainya.

Secara umum, penduduk kawasan Pecinan terbagi sebagai berikut :

-          Penduduk asli yang telah menetap di kawasan Pecinan ini sejak lahir dan memiliki kapling di kawasan tersebut dari warisan leluhurnya

-          Penduduk asli yang telah menetap di kawasan Pecinan ini sejak lahir namun hanya menggunakan kaplingnya sebagai tempat berdagang atau took, sedang tempat tinggalnya berada di luar kawasan Pecinan

-          Penduduk yang tidak tetap (boro) mereka tidak tinggal menetap di kawasan Pecinan ini. Hanya karena pekerjaannya mereka berada di kawasan Pecinan ini, misalnya buruh pekerja atau pedagang non permanen di pasar.

Sebagian besar penduduk asli di kawasan Pecinan Semarang masih menganut kepercayaan Tri Darma ( Konfusionisme, Taoisme dan Buddhisme). Ketiga ajaran tersebut saling melengkapi. Dan, bagi orang Cina pada umumnya, religi mencakup kepercayaan pada Dewa-Dewa local dan roh-roh. Hal tersebut sangat mempengaruhi keseharian mereka. Hal ini membawa karakteristik pada kawasan Pecinan Semarang.

Dikarenakan masyarakat etnis Tionghoa memiliki tingkat sosial yang cenderung tidak setinggi orang Jawa, maka hal yang paling menonjol dari etnis Cina adalah aktivitas budaya, yang senantiasa berkembang, walaupun mereka hidup berdampingan dengan orang Jawa.  Kebudayaan dan kehidupan sosial etnis Cina memiliki kaakter yang tidak jauh berbeda, itulah yang menjadi cirikhas mereka, yakni bisa menyeimbangkan antara budaya dan sosial, meskipun menurut anggapan orang Jawa, itu masih sangat kurang.

Setiap ada ritual yang dilaksanakan oleh etnis Cina biasanya menyelenggarakan acara-acara seperti Imlek, mereka biasanya menyelnggarakan secara meriah, seperti membunyikan petasan, tari-tarian dan itu disambut warga etnis Cina dengan suka cita. Orang Jawa tidak pernah mempermasalahkan dengan apa yang dilakukan oleh Etnis cina di Pecinan, karena sudah merupakan tradisi ketika mereka menyelenggarakan ritual-ritual keagamaan tiap tahunnya. Justru kadang orang Jawa sering diundang dalam perayaan-perayaan sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap orang Jawa, dan ucapan terimakasih mereka terhadap kaum pribumi yang telah membantu mereka dalam bersosialisasi dan mengajarkan mereka dengan baik

V

KESIMPULAN DAN SARAN

Stratifikasi masyarakat sangat berhubungan  erat dengan sistem  sosial yang berlaku dalam  sebuah  lingkungan.  Termasuk keberadaan etnis Cina di Kampung Pecinan Semarang yang juga tidak kalah  menimlbulkan anggapan dan persepsi yang bermacam-macam dari kaum  pribumi, yang nota benenya mereka adalah benar benar asli Warga Negara Indonesia yang dari keturunan pertama hingga keturunan yang terakhir tumbuh dan mengembangkan sayapnya di Indonesia. Walaupun sebenarnya berbagai persepsi juga muncul dari etnis Cina di Indonesia yang juga memiliki anggapan tersendiri tentang sistem social orang asli Indonesia. Dari mulai kedatangan  mereka hingga sejarah yang kadang tidak memiliki persepsi yang sama, namun pada dasarnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Masyarakat Tionghoa adalah warga pendatang yang bertempat tinggal, menetap atau  menjalankan  usaha dalam suatu wilayah berdasarkan etnisitas yang dikenal sebagai Pecinan. Sebutan masyarakat Tionghoa adalah sebutan untuk warga keturunan Cina yang sudah lama menetap di Indonesia. Masyarakat pribumi adalah penduduk asli yang bertempat tinggal dan sudah berada di suatu wilayah secara turun-temurun. Karena mereka hidup dalam suatu lingkungan yang berdekatan maka mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain. Sangatlah wajar jika ada dua golongan yang berbeda, kemudian menimbulkan stratifikasi  sosial yang pada Kawasan Pecinan Semarang, yang  merupakan kawasan pemukiman masyarakat Cina yang telah datang secara berangsur-angsur ke Semarang sejak bebrapa abad yang lalu. Walaupun tidak diketahui secara pasti kapan orang-orang Cina datang dan bermukim di Indonesia,  beberapa ahli sejarah  seperti Lombard (1996) dan Reid (1999)  menyebutkan bahwa sekitar tahun 1416 sudah terjalin hubungan dagang dan kemaritiman yang cukup aktif antara Cina dan Jawa, yang dalam hal ini adalah kerajaan Majapahit.

Diperkirakan pada sekitar tahun 1412  sudah ada komunitas Cina yang bermukim di daerah Gedong Batu atau Simongan dan di tepi sungai Semarang (Yoe, 1933 : 13). Pemukiman masyarakat Cina dipilih daerah yang paling baik dan sangat strategis. Daerah Simongan ini berupa  teluk yang terletak di antara muara kali Semarang dan Bandar Semarang. Daerah  yang terletak di tengah kota Semarang waktu itu belum memadai untuk tempat hunian karena masih berupa rawa dan tegalan yang tidak sehat untuk dihuni (Budiman. 1978: 11)

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-16 telah merubah kehidupan orang-orang Cina yang telah membentuk komunitas di Gedung Batu . Pada tahun 1740 di Batavia telah terjadi pemberontakan orang Cina melawan Belanda. Pemberontakan ini dipimpin oleh Souw  Pan Jiang atau sering disebut Souw Panjang. Pada pemberontakan ini banyak orang Cina terbunuh dan yang sebagian lagi melarikan diri ke arah timur melalui pantai utara Jawa sambil terus melakukan perlawanan terhadap pererintah Belanda. Setelah tiba di Semarang Souw Pan Jiang menghimpun orang-orang  Cina untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Karena terdesak, pemerintah Belanda meminta bantuan pasukan dari Batavia untuk menumpas pemberontakan tersebut. Setelah pemberontakan padam, orang-orang Cina banyak yang melarikan diri  ke Kartasura untuk bergabung dengan pasukan Trunojoyo melawan Belanda. Akibat dari pemberontakan ini , pemerintah Belanda membuat kebijakan untuk memindahkan  pemukiman komunitas Cina dari Gedongbatu ke kawasan yang dilingkari oleh kali Semarang yang kita kenal dengan Pecinan. Pemindahan pemukiman komunitas Cina ini dengan maksud untuk memudahkan pemerintah Belanda melakukan pengawasan terhadap  komunitas Cina di Semarang.

Sementara itu, gambaran secara umum Daerah Pecinan Semarang, saat ini :

Pecinan Semarang merupakan bagian dari wilayah kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah. Berdasarkan ciri fisik dan masyarakatnya, kawasan pecinan Semarang dapat dibedakan menjadi daerah core (inti) dan daerah periphery yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan daerah inti dan masih termasuk dalam kawasan Pecinan.

Daerah core (inti) merupakan lokasi perkampungan Cina lama, tempat bangsa Cina di Semarang ditempatkan pertama kali sejak perpindahan dari daerah Simongan. Daerah ini dibatasi:

• Batas Utara     : Jalan gang Warung, Pekojan
• Batas Selatan  : Kali Semarang
• Batas Timur     : Kali Semarang
• Batas Barat     : Jl Beteng dan Pedamaran

SARAN

Aktivitas sosial budaya, sistem sosial dan karakteristik masyarakat yang berbeda antara etnis Cina dan orang Jawa di kampung Pecinan Semarang, adalah suatu percampuran antara kebudayaan, sistem sosial dengan komposisi yang tidak perlu dipermasalahkan,karena memang pada dasarnya kita terlahir majemuk,  hanya yang ingin dikaji adalah seberapa besar tingkat interaksi dan stratifikasi yang membatasi gerak mereka, sampai-sampai membawa kesenjangan diantara mereka. Walaupun kesenjangan tidak secara keseluruhan terjadi, namun harapannya itu tidak berdampak menjadi sebuah konflik.  Integrasi sosial yang harmonis dan mantap tetap merupakan hal yang utama yang harus dijaga, karena memang etnis Cina di kawasan Pecinan Semarang sudah merupakan bagian dari Republik Indonesia yang harus saling menjaga antara satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Amen. 1979. Semarang Juwita. Semarang : Penerbit Tanjung sari.

——————–.1978. Semarang Riwayatmu Dulu. Semarang : Penerbit Tanjung Sari.

Pramono, Lenny. 2005. Karakteristik Arsitektur Kawasan Pecinan Semarang. Laporan Skripsi Universitas Katolik Parahyangan.

Artikel Terkait: